TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meyakini masuknya Sandiaga Uno di Kabinet Indonesia Maju bisa menengahi kebijakan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sandiaga sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.
“Pak Sandiaga mungkin bisa menjembatani pusat dan DKI. Pak Sandiaga kan pernah jadi Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta),” tutur Faisal dalam webinar, Ahad, 3 Januari 2021.
Faisal menilai pemerintah pusat acap tak sejalan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani persoalan pandemi Covid-19. Di saat kasus Covid-19 semakin melonjak, pemerintah dianggap malah memperlonggar pembatasan sosial pada pelbagai kesempatan.
Selama pandemi Covid-19, beberapa kebijakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta kerap berlainan. Misalnya, pada Mei lalu, pemerintah pusat untuk pertama kali mengumumkan wacana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Padahal pada waktu itu, pemerintah DKI masih memberlakukan PSBB. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat pembatasan pergerakan orang dengan melarang mudik lokal ke Jabodetabek.
Kemudian pada September lalu, saat Anies menerapkan PSBB Jilid II, menteri-menteri justru mengkritik kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), misalnya.
